Pegawai Pemkab Probolinggo Tidak Boleh Minta THR ke Perusahaan dan Masyarakat

Ilustrasi THR berupa uang (foto:https://www.istockphoto.com/id/search/2/image?phrase=rupiah)

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto mengatakan, pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tidak boleh menerima tunjangan hari raya (THR) dari pihak luar.

Ketentuan itu tertulis dalma Surat Edaran (SE) Bupati Probolinggo Nomor : 700/344/426.70/2023 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

“Ini merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi terhadap karyawan di lingkungan Pemkab setempat,” kata Ugas, Rabu (12/4/2023).

Selain itu, para pegawai dilarang meminta THR kepada perusahaan atau masyarakat. Baik tertulis maupun tidak tertulis, karena itu perbuatan yang dilarang yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Apabila nanti didapati adanya gratifikasi, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima.

“Sehingga dapat ditindak lanjuti oleh pihak KPK. Kami juga imbau kepada pegawai untuk saling berbagi dan silaturahmi antar sesama. Dengan tidak merayakan secara berlebihan, membuat peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Kami harap, SE tersebut dapat diperhatikan dan dilaksanakan. Jika kemudian hari ditemukan pelanggaran yang dimaksud, maka kami tidak akan segan untuk menindak dengan tegas,” terang Ugas. ig/fat

1060

© . All Rights Reserved. Powered by beritakata.id