FKP Rancangan Awal RKPD 2024 Bahas Soal Ini

Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko berfoto dengan sejumlah pihak yang hadir dalam FKP

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (9/3/2023).

FKP itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko dan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Bapedalitbangda juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo, David P Duarsa untuk memberikan arahan serta masukan agar RKPD 2024 sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Kaum disabilitas juga ikut andil secara langsug dalam FKP kali ini untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Juru penerjemah bahasa isyarat pun dihadirkan dalam kegiatan itu. 

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Santiyono mengatakan, dalam FKP kali ini, Pemkab Probolinggo memiliki sejumlah program yang berfokus peningkatan pelayanan publik serta mengatasi permasalahan kesehatan, kemiskinan, ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pendidikan. 

“Kegiatan  ini merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah setempat untuk menyusun RKPD 2024 yang akan dilaksanakan dua minggu ke depan. Kami informasikan tugas kami adalah menyusun rencana awal RKPD 2024. Agenda pembangunan 2024 perlu mendapat perhatian dari semuanya. Diharapkan bisa dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Tugas kami dalam waktu dekat menyelesaikan rencana pembangunan daerah,” terang Santiyono dalam laporannya. 

Ketua DPRD menyebut, dari sejumlah reses yang dilakukan oleh para anggota dewan selama ini, ada beberapa tanggapan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang masih kurang serta kondisi stunting masih memprihatinkan walau sudah ada penurunan. 

Andi menambahkan, masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang memadai, akurasi data pendudukan serta pencatatan sipil dan pelaksanaan program dari desa yang sudah berjalan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan program untuk kesejateraan masyarakat.

“Dilanjutkan dengan fasilitas gedung sekolah yang masih kurang, bahkan ada yang sampai menumpang gedung. Untuk porgram pembangunan 2024, masyarakat mengharapkan program pembangunan dan pemberdyaan masyarakat tetap dipertahankan karena model ini dianggap mampu mempertahankan ekonomi mereka. Pokok pikiran dewan untuk pembangunan mengharapkan RKPD disusun sesuai kehendak rakyat dan transparan serta partisipatif. Di RKPD ini, mari kita memberikan yang terbaik dan merancang apa yang akan dilakukan di tahun 2024, bertolak ukur ke keberhasilan yaitu kesejahteraan bagi masyarakat,” tandas Andi.

Sementara itu, Kajari David menuturkan, aparat penegak hukum (APH) merupakan tenaga penuntutan semua tindak pidana. Peningkatan pelayanan publik baginya adalah prioritas utama. 

“Kita pahami bersama ini merupakan amanat undang-undang.  Kami mendukung penuh eksekusi anggaran untuk pembangunan. Kami memiliki tanggung jawab mendongkrak perekonomian dengan memaksimalkan percepatan pekaksanaan proyek strategis nasional, pendampingan proyek OPD terkait, investor, pengamanan aset, penagihan wajib pajak pendpaatan asli daerah dan masih banyak lagi,” sebut David. 

Menurut David, Indonesia sudah masuk ke 4.0. Kabupaten Probolinggo juga memiliki mal pelayanan publim (MPP) yang besar dan inovatif. Kejaksaan mendukung kebijakan pemkab termasuk transformasi layanan publik untuk memudahkan investor mengurus perizinan. 

Dari apa yang disampaikan oleh ketua DPRD dan Kajari, Wabup Timbul mengatakan, forum yang digelar ini penting karena semua pokok pikiran semua pihak dicurahkan. Menurut Timbul, di Probolinggo kemiskinan tinggi, tapi pengeluaran masyarakat juga tinggi dari situlah muncul permasalahan lainnya. 

“Semua permasalahan di Probolinggo ini bisa diatasi dengan masuknya investor di Kabupaten Probolinggo karena bisa menciptakan lapangan kerja baru. Di Probolinggo banyak pabrik tapi kenapa tidak seimbang. Kami berpikir keras agar uang di masyarakat ini bisa terus berputar. Dalam RKP kali ini, ayo lakukan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat” kata Timbul. ig/fat

1141

© . All Rights Reserved. Powered by beritakata.id