DPRD Kota Probolinggo Sepakati Enam Raperda Prioritas 2023

Penandatanganan kesepakatan Raperda Prioritas 2023

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyepakati enam Raperda yang akan masuk di prioritas pembahasan tahun ini dalam Rapat Paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Senin (26/6/2023).

Dewan sendiri mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif untuk dibahas di tahun ini. Sementara Pemerintah Kota Probolinggo juga mengajukan 3 Raperda.

Adapun tiga Raperda usulan dewaan yakni tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda tentang perubahan atas perda Nomor 3 Tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo serta Raperda tentang pengelolaan sampah.

Sementara Raperda usulan Pemkot adalah, Raperda penyelenggaraan bantuan hokum, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (RDRD) serta Raperda tentang pembangunan industri Kota Probolinggo.

Wakil ketua DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution menyebut, ketiga Raperda uzsulan dewan itu sudah melalui kajian dan pembuatan draf sebelumnya. Ketiga draf juga sudah dirapatkan di masing-masing komisi.

”Ada tiga raperda inisiatif DPRD dan tiga raperda usulan dari eksekutif yang diajukan dalam pembahasan tahun 2023 ini. Telah disepakati, keenam raperda itu masuk prioritas pembahasan tahun ini,” kata Nasution.

Nasution menambahkan, untuk ketiga raperda inisiatif itu, memang prioritas usulan DPRD Kota Prboolinggo tahun ini. Karena ketiga raperda itu dianggap sangat urgent dan dibutuhkan. Seperti halnya raperda penyelenggaran pesantren, itu dibutuhkan untuk mendukung pendidikan di pesantren dan menyiapkan anak bangsa yang lebih baik lagi.

Sementara Raperda pengelolaan sampah, lanjut Nasution, memang dibutuhkan karena untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota Probolinggo ke depannya.

“Apalagi, TPA (tempat pemrosesan akhir) Anggrek Mayangan itu, diperkirakan 2 tahun lagi sudah penuh. Termasuk pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat,” terang Nasution.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Mohamad Jalal menjelaskan, Raperda penyelenggaran pesantren itu sangat dibutuhkan, untuk meningkatkan kualitas pesantren.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah maupun DPRD melalui Raperda tersebut, diharapkan nantinya santri lulusan pesantren, tidak hanya memiliki kemampuan ilmu agama, tetapi juga kemampuan akademik dan keterampilan. Sehingga, anak bangsa yang lulus dari pesantren, juga memiliki daya saing dalam dunia kerja.

”Dengan Raperda ini, nantinya dapat mendorong dan membantu pesantren untuk menyiapkan anak bangsa yang tidak mampu dalam ilmu agama. Tetapi juga kemampuan akademik dan keterampilan. Sehingga saat lulus, santri lulusan pesantren memiliki keterampilan yang bisa bersaing dalam wirausaha,” tutur Jalal. ig/fat

900

© . All Rights Reserved. Powered by beritakata.id