PROBOLINGGO, BERITAKATA.id - Sejumlah organisasi profesi kesehatan Kabupaten dan Kota Probolinggo atau Probolinggo Raya, kompak menolak RUU Omnibus Law Kesehatan, karena dinilai membahayakan dan merugikan. 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Probolinggo Yessi Rahmawati menolak keras RUU Omnibuis Law Kesehatan. 

"Kami akan mogok kerja jika RUU tersebut terus dibahas dan disahkan. RUU tersebut merugikan profesi dokter, bidan, perawat dan profesi kesehatan lain," kata Yessi di kantor Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Probolinggo, Kamis (17/11/2022). 

Menurut Yessi, RUU tersebut menyakitkan profesi kesehatan dan membahayakan masyarakat, karena ada pasal penghapusan surat tanda registrasi (STR) yang merupakan syarat bagi profesi kesehatan. 

"Kalau STR ini diberlakukan seumur hidup bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam dunia kesehatan. Bagaimana mau menyelamatkan masyarakat. Semuanya amburadul. Karena nanti profesi kesehatan bakal berbuat semaunya sendiri dan tidak ada yang mentaati kode etik," ujar Yessi. 

Yessi menegaskan bahwa IDI Kabupaten Probolinggo tidak berpolitik. Tapi karena IDI seolah mau dibubarkan, maka pihaknya tetap  kokoh menggaungkan hanya satu organisasi dokter, yakni IDI. Jika terlalu banyak organsiasi khawatir membuat bingung masyarakat. 

Yessi mengungkapkan, selama ini IDI di daerah tidak pernah mempersulit anggota. Bahkan memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh ijin praktek, pendidikan kedokteran dan membekali ilmu yang up to date. 

"Kami mohon Pak Presiden dan DPR, libatkan kami. Ajak kami supaya bicara dan membahas RUU ini. Organsiasi profesi harusnya diperhatikan," kata Yessi. 

Penolakan RUU Omnibuis Law Kesehatan juga diikuti Ketua IDI Kota Probolinggo, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten dan Kota Probolinggo, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Probolinggo, Ketua PPNI Kabupaten dan Kota Probolinggo, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten dan Kota Probolinggo, Ketua Patelki Kabupaten dan Kota Probolinggo. ig/fa