Ini Tujuan Sebenarnya Pembangunan KIHT di Probolinggo

Ilustrasi KIHT Kabupaten Probolinggo

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Mudzakkir mempertanyakan apa tujuan dan fungsi dari adanya pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton.

“Nanti sistemnya seperti apa? apakah nanti itu pemerintah atau swasta membeli lalu menampung atau bagaimana?,” tanyanya, Selasa (9/5/2023).

Menurutnya, Kalau nanti pemerintah mau menampung, otomatis harganya harus bersaing sesuai pasar, swasta pun begitu.

Tetapi nanti kalau KIHT itu dibuat sebagai solusi bagi petani, Mudzakkir mempertanyakan hasil tampungannya akan dijual kepada siapa.

“Karena di Probolinggo ini beda di daerah lainnya. Semua pabrik rokok besar punya perwakilan vendor di Probolinggo. Selama ini kami belum pernah diajak berdiskusi soal KIHT ini jadi tidak tahu nanti sistemnya seperti apa,” terang Mudzakkir

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) sedang membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Anggaran untuk pembangunan tahap pertama ini mencapai Rp 3,8 miliar dengan luas  sekitar 2,4 hektar dan pembangunan tahap pertama sudah rampung 100 persen. Dari tahap pertama ini terbangun dua gudang, jalan masuk ke area KIHT dengan paving dan pagar depan.

Menanggapi pertanyaan itu, Kabid Perinduustrian DKUPP Kabupaten Probolinggo, Arie Kartikasari mengatakan, sebenarnya, KIHT tidak ada hubungannya dengan petani tembakau.

Menurutnya, DKUPP mengadakan KIHT ini dengan maksud memberikan bantuan berupa lahan untuk pengusaha rokok yang terkendala perizinan pabrik rokok.

“Jadi kami kerjasamanya dengan gabungan pengusaha rokok (Gapero). Kami hanya menyediakan lahan berupa gudang industri, bukan gudang penyimpanan. Untuk bahan bakunya serta peralatan dari pengusaha sendiri,” terang Arie.

Keberadaan KIHT ini sendiri juga ditujukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Sebab, untuk membuat pabrik rokok tidaklah mudah dan salah satu persyaratannya adalah harus memiliki lahan. Di sini lah peran KIHT itu.

“Aturan dari bea cukai banyak untuk mendirikan pabrik rokok. KIHT untuk mempermudah itu dan juga menjadikan yang ilegal menjadi legal. Fungsinya gudang produksi. Akan ada 13 gudang. Per-gudang  bisa diisi tiga sampai empat perusahaan,”

Soal kapan beroperasinya KIHT ini, Arie tidak bisa memastikan. Pihaknya masih menunggu penyelenggara dulu dan berizin dari bea cukai.

Untuk kelanjutan pembangunan gudang sisa yang belum terbangun, DKUPP masih menunggu petunjuk pelaksanan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk pembangunan tahun ini sehingga tidak diketahui kapan pembangunan bisa dilanjutkan.

Namun, untuk gudang yang sudah dibangun, Arie menegaskan, sudah bisa digunakan. ig/fat

1082

© . All Rights Reserved. Powered by beritakata.id